Rabu, 31 Januari 2018

Kisman: Kapolri Tidak Bermaksud Kecilkan Ulama Dan Ormas Islam


Dewan Pertimbangan MUI: Kapolri Mungkin Ingin Menyederhanakan Ormas Islam
Pak Kapolri, MUI Bawahi 71 Ormas Islam Yang Tidak Boleh Diabaikan
"Sebaliknya Kapolri Tito sangat menghargai dan menghormati pejuangan para ulama, pejuang dan ormas Islam yang telah mengorbankan segala kehidupannya, baik jiwa, darah dan harta benda untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, "ujar Direktur Eksekutif Institute for Strategic and Indonesian Studies (ISIS) Kisman Latumakulita kepada wartawan di Jakarta, Rabu (31/1).

Dijelaskan Kisman, ada kekeliruan dalam memahami konteks pernyataan yang ingin disampaikan Kapolri di Nahdatul Ulama (NU) pada forum kerjasama menjaga kamtibmas antara Polri dan PBNU. Pernyataan Tito itu sama sekali bukan ditujukan kepada para syuhada ulama, pejuang dan ormas Islam yang telah berjasa memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, tetapi dalam rangka mengantisipasi suasana, kondisi serta lingkungan strategis kamtibmas kekinian.

Kapolri pada sebuah rekaman video yang beredar di media sosial mengatakan bahwa seluruh jajaran polisi pada semua tingkatan harus menjalin silaturrahmi yang erat dengan keluarga besar NU dan Muhammadiyah, sedangkan yang lain nomor sekian, mereka bukan pendiri negara, malah mau merontohkan negara.

Yang dimaksud Kapolri pada rekaman tersebut kata Kisman, adalah kondisi, suasana dan lingkungan kamtibmas bangsa kekinian. Bukan kondisi sebelum kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pejuang dan ormas Islam beserta para ulama, pejuang dan ormas komponen bangsa lainya.

Menurut Kisman, bahwa di tengah-tengah kita masih ada kelompok orang atau oraganisasi yang ingin merontohkan bangsa Indonesia atau membubarkan NKRI adalah fakta dan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri atau dianggap sesuatu yang tidak ada. Bagaiman cara mereka mewujudkan keinginannya? Ya caranya dengan berjuang untuk mengganti ideologi atau dasar negara dan bangsa dari Pancasila dengan idelogi yang bukan Pancasila. Inilah fakta kenyataan yang ada, bukan khayalan di langit biru atau awan putih.

Ditambahkan Kisman, keiinginan untuk membubarkan NRKI dengan mennganti dasar dan idologi negara Pancasilan itu bukan saja datang dari kelompok orang dan ormas tertentu, tetapi juga keinginan itu ada dan terpendam pada partai politik tertentu. Namun keiinginan parpol tertentu itu untuk sementara masih dipendam dalam-dalam dulu, sambil menunggu kondisi, momentum yang pas serta memungkinan barulah disampaikan ke publik secara terbuka.

"Jadi yang disampaikan Kapolri itu sebagai antisipasi dalam mencarmati dan mengantisipasi kondisi bangsa dan negara kita kekinian. Bukan sebelum atau saat kemerdekaan. Bagaimana cara mencegah dan mengatasinya? Salah satunya dengan cara Kapolri memerintahkan seluruh jajaran kepolisian pada semua tingkatan harus rajin-rajin menjalin komunikasi dan silaturrahmi dengan NU dan Muhammadiyah," ujar Kisman yang juga kader Partai Nasdem itu.

Bahwa NU dan Muhammadiyah dengan seratus juataan lebih jamaah hari ini - NU 60 jutaan dan Muhammadiya 50 jutaan - adalah kenyataan dan kekuatan politik non struktural yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya sebagai salah satu komponen penyangga dan penjaga terdepan idelogi negara Pancasila dari setiap rongrongan.

"Kalau memang kenyataannya demikian, maka apa yang salah dari pernyataan Kapolri Tito tersebut? Toh tidak ada satu penggal kata atau kalimat dari pernyataan Tito itu yang mengecilkan peran para pejuang dan ormas Islam sebelum dan saat kemerdekaan," ungkap Kisman.

Untuk itu Kisman yang wartawan senior ini menghimbau tokoh-tokoh Islam, termasuk Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Tengku Zulkarnaen dan polisi PPP Lukman Hakim agar tidak bersikap berlebihan atau over dalam menggapi pernyataan Kapolri secara tersebut.

Sebaiknya sampaikan saja saran, koreksi atau teguran kepada Kapolri dalam bentuk nasehat, sebagai wujud tausiyah atau tawasaubil haq dan watawasaubis shobri. Apalagi KH. Tengku Zulkarnain adalah ulama yang harus saling menasehati. Bukan malah membuat pernyataan yang menghujat atau menghina dan intelektualitas Tito. 

Begitu juga dengan politisi PPP Lukman Hakim. Sebagai muridnya Muhammad Natsir dan mudanya dulu Lukman adalah aktivis Islam dan aktivis masjid di Kramat 45, maskas Dewan Da'wah Islamiah Indonedia (DDII) bagusnya tanayyun dululah. Sampaikan dan tanyakan dulu ke Kapolri apa maksud dan tujuan dari pernyataannya tersebut. Jangan sampai yang dimaksud Kapolri itu di barat, sedangkan yang ditanggapi oleh Lukman dan KH. Tengku Zulkarnain itu di Timur.

Sebagai manusia, Kapolri pasti saja punya salah dan khilaf. Namun menurut Kisman, dia tidak perlu disuruh-suruh minta maaf kepada umat Islam dan ormas Islam. Dan Tito juga tidak perlu membuat pernyataan atau menyatakan minta maaf karena tidak salah dari pernyataan tersebut. Dimana pernyataan Kapolri itu adalah antisipasi atas kondisi bangsa dan negara sekarang berdasarkan analisa, kajian dan evalusi (ANIV) intelijen kekinian.

Sebagai teman yang mengenal pribadi Kapolri sejak masih pangkat mayor polisi, kompol sekarang, ujar Kisman, Tito sangat menghargai dan menghormati para tokoh, pejuang dan pendahulu bangsa, termasuk ormas-ormas Islam yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Untuk itu tidak akan mungkin Kapolri mau membuat pernyataan yang mengecilkan arti dan peran para pejuang bangsa dulu.

Naman dalam rangka menjaga dan menangkal setiap potensi gangguan keamanan kepada negara dan masyarakat, Kapolri biasanya lebih mengedepankan dan mengutamakan upaya-upaya persuasif dan pencegahan dini sebelum gangguan keamanan itu benar-benar datang dan terjadi. Caranya, dengan merangkul dan menjalin komunikasi yang intensip atau terus-menerus dengan kelompok-kalompok masyarakat dan ormas, termasuk Muhammadiyah dan NU. Siapun Kapolri, insyaAllah akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Tito sekarang. 

"Untuk itu sebaiknya mari kita saling tabayyun saja dulu daripada saling menanggapi sana-sini di media. Tujuannya untuk saling memahami dan mengetahui apa makna dan makaud yang sebenarnya dari pernyataan Kapolri Tito. Toh kita sama-sama anak bangsa, sama-sama muslim, rajin salat, rajin bayar zakat, puasa, haji, dan masih punya tauhid dengan menggunakan lafal dan makna syahadat masih sama. Sebab saling tanggap menanggapi di media sosial sekarang ini lebih banyak mengarah ke saling fitnah dan menghujat yang hanya menghasilkan dan memproduksi dosa diantara kita," demikian Kisman. [rus]

from Fransiska Bloggertanjungpinang http://ift.tt/2nvqxH9
via IFTTT

Kisman: Kapolri Tidak Bermaksud Kecilkan Ulama Dan Ormas Islam


Dewan Pertimbangan MUI: Kapolri Mungkin Ingin Menyederhanakan Ormas Islam
Pak Kapolri, MUI Bawahi 71 Ormas Islam Yang Tidak Boleh Diabaikan
"Sebaliknya Kapolri Tito sangat menghargai dan menghormati pejuangan para ulama, pejuang dan ormas Islam yang telah mengorbankan segala kehidupannya, baik jiwa, darah dan harta benda untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, "ujar Direktur Eksekutif Institute for Strategic and Indonesian Studies (ISIS) Kisman Latumakulita kepada wartawan di Jakarta, Rabu (31/1).

Dijelaskan Kisman, ada kekeliruan dalam memahami konteks pernyataan yang ingin disampaikan Kapolri di Nahdatul Ulama (NU) pada forum kerjasama menjaga kamtibmas antara Polri dan PBNU. Pernyataan Tito itu sama sekali bukan ditujukan kepada para syuhada ulama, pejuang dan ormas Islam yang telah berjasa memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, tetapi dalam rangka mengantisipasi suasana, kondisi serta lingkungan strategis kamtibmas kekinian.

Kapolri pada sebuah rekaman video yang beredar di media sosial mengatakan bahwa seluruh jajaran polisi pada semua tingkatan harus menjalin silaturrahmi yang erat dengan keluarga besar NU dan Muhammadiyah, sedangkan yang lain nomor sekian, mereka bukan pendiri negara, malah mau merontohkan negara.

Yang dimaksud Kapolri pada rekaman tersebut kata Kisman, adalah kondisi, suasana dan lingkungan kamtibmas bangsa kekinian. Bukan kondisi sebelum kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pejuang dan ormas Islam beserta para ulama, pejuang dan ormas komponen bangsa lainya.

Menurut Kisman, bahwa di tengah-tengah kita masih ada kelompok orang atau oraganisasi yang ingin merontohkan bangsa Indonesia atau membubarkan NKRI adalah fakta dan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri atau dianggap sesuatu yang tidak ada. Bagaiman cara mereka mewujudkan keinginannya? Ya caranya dengan berjuang untuk mengganti ideologi atau dasar negara dan bangsa dari Pancasila dengan idelogi yang bukan Pancasila. Inilah fakta kenyataan yang ada, bukan khayalan di langit biru atau awan putih.

Ditambahkan Kisman, keiinginan untuk membubarkan NRKI dengan mennganti dasar dan idologi negara Pancasilan itu bukan saja datang dari kelompok orang dan ormas tertentu, tetapi juga keinginan itu ada dan terpendam pada partai politik tertentu. Namun keiinginan parpol tertentu itu untuk sementara masih dipendam dalam-dalam dulu, sambil menunggu kondisi, momentum yang pas serta memungkinan barulah disampaikan ke publik secara terbuka.

"Jadi yang disampaikan Kapolri itu sebagai antisipasi dalam mencarmati dan mengantisipasi kondisi bangsa dan negara kita kekinian. Bukan sebelum atau saat kemerdekaan. Bagaimana cara mencegah dan mengatasinya? Salah satunya dengan cara Kapolri memerintahkan seluruh jajaran kepolisian pada semua tingkatan harus rajin-rajin menjalin komunikasi dan silaturrahmi dengan NU dan Muhammadiyah," ujar Kisman yang juga kader Partai Nasdem itu.

Bahwa NU dan Muhammadiyah dengan seratus juataan lebih jamaah hari ini - NU 60 jutaan dan Muhammadiya 50 jutaan - adalah kenyataan dan kekuatan politik non struktural yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya sebagai salah satu komponen penyangga dan penjaga terdepan idelogi negara Pancasila dari setiap rongrongan.

"Kalau memang kenyataannya demikian, maka apa yang salah dari pernyataan Kapolri Tito tersebut? Toh tidak ada satu penggal kata atau kalimat dari pernyataan Tito itu yang mengecilkan peran para pejuang dan ormas Islam sebelum dan saat kemerdekaan," ungkap Kisman.

Untuk itu Kisman yang wartawan senior ini menghimbau tokoh-tokoh Islam, termasuk Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Tengku Zulkarnaen dan polisi PPP Lukman Hakim agar tidak bersikap berlebihan atau over dalam menggapi pernyataan Kapolri secara tersebut.

Sebaiknya sampaikan saja saran, koreksi atau teguran kepada Kapolri dalam bentuk nasehat, sebagai wujud tausiyah atau tawasaubil haq dan watawasaubis shobri. Apalagi KH. Tengku Zulkarnain adalah ulama yang harus saling menasehati. Bukan malah membuat pernyataan yang menghujat atau menghina dan intelektualitas Tito. 

Begitu juga dengan politisi PPP Lukman Hakim. Sebagai muridnya Muhammad Natsir dan mudanya dulu Lukman adalah aktivis Islam dan aktivis masjid di Kramat 45, maskas Dewan Da'wah Islamiah Indonedia (DDII) bagusnya tanayyun dululah. Sampaikan dan tanyakan dulu ke Kapolri apa maksud dan tujuan dari pernyataannya tersebut. Jangan sampai yang dimaksud Kapolri itu di barat, sedangkan yang ditanggapi oleh Lukman dan KH. Tengku Zulkarnain itu di Timur.

Sebagai manusia, Kapolri pasti saja punya salah dan khilaf. Namun menurut Kisman, dia tidak perlu disuruh-suruh minta maaf kepada umat Islam dan ormas Islam. Dan Tito juga tidak perlu membuat pernyataan atau menyatakan minta maaf karena tidak salah dari pernyataan tersebut. Dimana pernyataan Kapolri itu adalah antisipasi atas kondisi bangsa dan negara sekarang berdasarkan analisa, kajian dan evalusi (ANIV) intelijen kekinian.

Sebagai teman yang mengenal pribadi Kapolri sejak masih pangkat mayor polisi, kompol sekarang, ujar Kisman, Tito sangat menghargai dan menghormati para tokoh, pejuang dan pendahulu bangsa, termasuk ormas-ormas Islam yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Untuk itu tidak akan mungkin Kapolri mau membuat pernyataan yang mengecilkan arti dan peran para pejuang bangsa dulu.

Naman dalam rangka menjaga dan menangkal setiap potensi gangguan keamanan kepada negara dan masyarakat, Kapolri biasanya lebih mengedepankan dan mengutamakan upaya-upaya persuasif dan pencegahan dini sebelum gangguan keamanan itu benar-benar datang dan terjadi. Caranya, dengan merangkul dan menjalin komunikasi yang intensip atau terus-menerus dengan kelompok-kalompok masyarakat dan ormas, termasuk Muhammadiyah dan NU. Siapun Kapolri, insyaAllah akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Tito sekarang. 

"Untuk itu sebaiknya mari kita saling tabayyun saja dulu daripada saling menanggapi sana-sini di media. Tujuannya untuk saling memahami dan mengetahui apa makna dan makaud yang sebenarnya dari pernyataan Kapolri Tito. Toh kita sama-sama anak bangsa, sama-sama muslim, rajin salat, rajin bayar zakat, puasa, haji, dan masih punya tauhid dengan menggunakan lafal dan makna syahadat masih sama. Sebab saling tanggap menanggapi di media sosial sekarang ini lebih banyak mengarah ke saling fitnah dan menghujat yang hanya menghasilkan dan memproduksi dosa diantara kita," demikian Kisman. [rus]

from Fransiska Bloggertanjungpinang http://ift.tt/2nvqxH9
via IFTTT

Rabu, 24 Januari 2018

Raih Penghargaan Dari Kemenpan – RB, Kapolres Tanjungpinang Akan Tingkatkan Pelayanan Publik Berbasis IT

Tribratanews.kepri.polri.go.id-Tanjungpinang
Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memberikan penghargaan unit penyelenggara pelayanan publik terbaik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Role Model 72 Kabupaten/Kota serta Workshop peningkatan kualitas pelayanan publik tahun 2017.
“Kami memberikan penghargaan ini pasti sudah dievaluasi sehingga untuk kedepannya kami harapkan seluruh pelayanan publik untuk menggali lagi dan tidak boleh cepat puas dengan apa yang telah diterima sekarang”, tutur MenPAN-RB Asman Abnur dalam sambutannya di Gedung Serbaguna KemenPAN-RB Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Selatan, Rabu (24/01/2018).
Dalam kesempatan tersebut, salah satunya yang menerima penghargaan yaitu Polres Tanjungpinang dalam hal ini diterima langsung oleh Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro, SH, S.IK, MH.
“Kami (Polres Tanjungpinang) menerima pengharagaan pelayanan publik dari KemenPAN-RB dengan kategori Baik, namun kami tidak berpuas hati dan untuk kedepannya akan kami tingkatkan lagi dengan mengoptimalkan inovasi yang sudah kami operasionalkan”, ujar Ardiyanto.
“Adapun inovasi Polres Tanjungpinang yang berbasis IT diantaranya SAS (Smart Alarm System), SKCK Online, SP2HP Online, Pengaduan online, Cyber Troops, Blogger Tanjungpinang serta Website polrestanjungpinang.info”, tambah Ardiyanto.
Evaluasi dan pemberian penghargaan ini dimaksud untuk meningkatkan motivasi institusi pelayanan publik agar bekerja semakin baik. Diharapkan institusi terus bersaing memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat.


from Fransiska Bloggertanjungpinang http://ift.tt/2n6wcDq
via IFTTT

Raih Penghargaan Dari Kemenpan – RB, Kapolres Tanjungpinang Akan Tingkatkan Pelayanan Publik Berbasis IT

Tribratanews.kepri.polri.go.id-Tanjungpinang
Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memberikan penghargaan unit penyelenggara pelayanan publik terbaik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Role Model 72 Kabupaten/Kota serta Workshop peningkatan kualitas pelayanan publik tahun 2017.
“Kami memberikan penghargaan ini pasti sudah dievaluasi sehingga untuk kedepannya kami harapkan seluruh pelayanan publik untuk menggali lagi dan tidak boleh cepat puas dengan apa yang telah diterima sekarang”, tutur MenPAN-RB Asman Abnur dalam sambutannya di Gedung Serbaguna KemenPAN-RB Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Selatan, Rabu (24/01/2018).
Dalam kesempatan tersebut, salah satunya yang menerima penghargaan yaitu Polres Tanjungpinang dalam hal ini diterima langsung oleh Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro, SH, S.IK, MH.
“Kami (Polres Tanjungpinang) menerima pengharagaan pelayanan publik dari KemenPAN-RB dengan kategori Baik, namun kami tidak berpuas hati dan untuk kedepannya akan kami tingkatkan lagi dengan mengoptimalkan inovasi yang sudah kami operasionalkan”, ujar Ardiyanto.
“Adapun inovasi Polres Tanjungpinang yang berbasis IT diantaranya SAS (Smart Alarm System), SKCK Online, SP2HP Online, Pengaduan online, Cyber Troops, Blogger Tanjungpinang serta Website polrestanjungpinang.info”, tambah Ardiyanto.
Evaluasi dan pemberian penghargaan ini dimaksud untuk meningkatkan motivasi institusi pelayanan publik agar bekerja semakin baik. Diharapkan institusi terus bersaing memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat.


from Fransiska Bloggertanjungpinang http://ift.tt/2n6wcDq
via IFTTT

Sabtu, 20 Januari 2018

Geber Sepeda Motor di Dompak Berujung Maut

Dua pelaku yang masih pelajar AA (15) dan MJ (17) ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tanjungpinang karena tewasnya Johan (22) Warga Gesek Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan dalam balapan liar di Jembatan 1 Dompak Tanjungpinang, Kamis (18/1) malam.
“ Tersangka AA sengaja mengayunkan kayu bulat sepanjang 96 cm kepada Johan (korban) saat trek-trekan di jembatan sehingga mengakibatkan kepala Johan bocor dan terpental sejauh 46 meter “.
Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro, SH, SIK, MH yang didampingi oleh Kasat Reskrim AKP Dwihatmoko Wiroseno, SH, SIK dan Kasat Lantas AKP Krisna Yowa Ramadhani, SH, SIK membenarkan bahwa AA dan MJ ditetapkan sebagai tersangka pada konferensi pers kepada awak media di lobi Polres, sabtu (20/1) sore.
Dalam kronologis yang disampaikan Ardiyanto, tersangka AA dan MJ merasa dongkol terhadap geng motor Johan (korban) bersama temannya yang ngebut dan menggeber-geber kendaraan nya didepan kedua tersangka saat mereka lagi nongkrong.
Tidak menerima akan perlakuan Johan, kemudian MJ mengajak AA untuk mengambil kayu bulat dan persegi di salah satu warung yang berada tidak jauh dari Ramayana dengan meminjam motor Vega R dengan Nomor Polisi BP 4239 WD kemudian kembali ke jembatan untuk menunggu korban, terang Ardiyanto.
Saat korban kembali ingin melintasi ketempat tersangka, AA yang sudah siap memegang kayu bulat sepanjang 96 cm di sebelah kiri sudah siap mengayunkan kayu bulat ke arah kepala korban saat mendekat, sehingga kepala nya bocor dan terlempar sejauh lebih kurang 46 meter ,jelas Ardiyanto “.
Awalnya anggota Satuan Lalu Lintas sudah ke TKP untuk membawa korban kerumah sakit untuk melakukan pertolongan, karena berdasarkan informasi telah terjadi Laka Lantas, namun setelah di cek melalui olah TKP dan menanyakan saksi-saksi yang berada disana Sat Lantas langsung menghubungi Sat Reskrim untuk melakukan penyelidikan, karena kematian korban bukan karena Laka Lantas, tambah Ardiyanto.
Tersangka AA dan MJ akan kita jerat dengan pasal 351 ayat (3) K.U.H. Pidana Jo Pasal 56 K.U.H. Pidana tentang Penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman 7 tahun pidana.
Untuk mengantisipasi kejadian ini tidak terulang lagi dari aksi balas dendam dari geng motor korban Polres Tanjungpinang akan intens menggelar razia, juga termasuk geng motor yang lain, Polres Tanjungpinang tidak menginginkan di Kota Tanjungpinang ada geng motor, akan kita tindak tegas sampai ke akar-akarnya, tegas Ardiyanto.
Ardiyanto juga menghimbau kepada seluruh orang tua yang ada di Kota Tanjungpinang, agar selalu mengontrol anak-anak nya yang suka kumpul-kumpul menggunakan kendaraan bermotor apalagi kendaraan nya tidak sesuai standar dan pulang hingga larut malam, lebih baik tidak diberikan karena masih belum memiliki kelengkapan surat-surat maupun kendaraan, karena masih sekolah dan belum memiliki SIM untuk mengendarai, lebih baik diantar, pungkas Ardiyanto.


from Fransiska Bloggertanjungpinang http://ift.tt/2Dtlq5e
via IFTTT

Geber Sepeda Motor di Dompak Berujung Maut

Dua pelaku yang masih pelajar AA (15) dan MJ (17) ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tanjungpinang karena tewasnya Johan (22) Warga Gesek Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan dalam balapan liar di Jembatan 1 Dompak Tanjungpinang, Kamis (18/1) malam.
“ Tersangka AA sengaja mengayunkan kayu bulat sepanjang 96 cm kepada Johan (korban) saat trek-trekan di jembatan sehingga mengakibatkan kepala Johan bocor dan terpental sejauh 46 meter “.
Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro, SH, SIK, MH yang didampingi oleh Kasat Reskrim AKP Dwihatmoko Wiroseno, SH, SIK dan Kasat Lantas AKP Krisna Yowa Ramadhani, SH, SIK membenarkan bahwa AA dan MJ ditetapkan sebagai tersangka pada konferensi pers kepada awak media di lobi Polres, sabtu (20/1) sore.
Dalam kronologis yang disampaikan Ardiyanto, tersangka AA dan MJ merasa dongkol terhadap geng motor Johan (korban) bersama temannya yang ngebut dan menggeber-geber kendaraan nya didepan kedua tersangka saat mereka lagi nongkrong.
Tidak menerima akan perlakuan Johan, kemudian MJ mengajak AA untuk mengambil kayu bulat dan persegi di salah satu warung yang berada tidak jauh dari Ramayana dengan meminjam motor Vega R dengan Nomor Polisi BP 4239 WD kemudian kembali ke jembatan untuk menunggu korban, terang Ardiyanto.
Saat korban kembali ingin melintasi ketempat tersangka, AA yang sudah siap memegang kayu bulat sepanjang 96 cm di sebelah kiri sudah siap mengayunkan kayu bulat ke arah kepala korban saat mendekat, sehingga kepala nya bocor dan terlempar sejauh lebih kurang 46 meter ,jelas Ardiyanto “.
Awalnya anggota Satuan Lalu Lintas sudah ke TKP untuk membawa korban kerumah sakit untuk melakukan pertolongan, karena berdasarkan informasi telah terjadi Laka Lantas, namun setelah di cek melalui olah TKP dan menanyakan saksi-saksi yang berada disana Sat Lantas langsung menghubungi Sat Reskrim untuk melakukan penyelidikan, karena kematian korban bukan karena Laka Lantas, tambah Ardiyanto.
Tersangka AA dan MJ akan kita jerat dengan pasal 351 ayat (3) K.U.H. Pidana Jo Pasal 56 K.U.H. Pidana tentang Penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman 7 tahun pidana.
Untuk mengantisipasi kejadian ini tidak terulang lagi dari aksi balas dendam dari geng motor korban Polres Tanjungpinang akan intens menggelar razia, juga termasuk geng motor yang lain, Polres Tanjungpinang tidak menginginkan di Kota Tanjungpinang ada geng motor, akan kita tindak tegas sampai ke akar-akarnya, tegas Ardiyanto.
Ardiyanto juga menghimbau kepada seluruh orang tua yang ada di Kota Tanjungpinang, agar selalu mengontrol anak-anak nya yang suka kumpul-kumpul menggunakan kendaraan bermotor apalagi kendaraan nya tidak sesuai standar dan pulang hingga larut malam, lebih baik tidak diberikan karena masih belum memiliki kelengkapan surat-surat maupun kendaraan, karena masih sekolah dan belum memiliki SIM untuk mengendarai, lebih baik diantar, pungkas Ardiyanto.


from Fransiska Bloggertanjungpinang http://ift.tt/2Dtlq5e
via IFTTT

Ketua Relawan Jokowi JPKP nasional Kepri Apresiasi Penutupan Gelper di Batam

Ketua Relawan Jokowi JPKP nasional Kepri Apresiasi Penutupan Gelper di Batam

TOPNEWSBATAM.COM, BATAM - Sejumlah elemen masyarakat Kota Batam mendukung dan mengapresiasi keberanian Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi. Telah menggerebek Gelper (gelanggang permainan) berbasis judi terbesar di samping SPBU BCS Mall Senin (15/1) lalu.
Salah satu elemen masyarakat yang mengapresiasi dan mendukug adalah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Nasional Kepri. Ketua JPKP Nasional Kepri Immanuel Simorangkir Jumat (19/1) kepada wartawan mengatakan, bahwa langkah yang dilakukan oleh Kapolda sudah tepat.

"Kita ketahui bersama telah banyak yang sudah menjadi korban atas keberadaan Gelper selama ini. Korbannya apa? Ya menurut survei kami, tidak sedikit masyarakat yang menjajakan uangnya di depan gelper. Ini kan sudah jelas unsur judinya,'' kata Immanuel.
Immanuel menambahkan, kerugian moral tidak saja hanya berefek pada ambang kemiskinan. Namun ia yakin, jika dibiarkan gelper di Batam maka dapat merusak moral anak anak. "Coba saja lihat. Beberapa wilayah gelper yang ada misalkan di BCS, Nagoya, Batu Aji ada sebagian anak-anak yang semestinya tidak semestinya berada di dalam wahana Gelper itu,'' katanya.
Kendati katanya, JPKP sebagai wadah organisasi yang merupakan organ relawan Presiden RI Joko Widodo, mengutuk keras keberadaan gelper yang ada unsur judinya. Ia pun meminta, agar Kapolda Kepri meratakan untuk menyetopkan segala bentuk unsur perjudian di Batam, dan sangat mengapresiasi kinerja bapak Kapolda Kepri dalam melakukan penggrebekan salah satu tempat perjudian Gelper yang ada di Batam.
''Masalah judi bukan perintah saya atau kita sebenarnya. Tapi adalah perintah konstitusi melalui Undang-undang yang tertera pada pasal 303 KUHP. Jadi jelas larangannya. Sikat terus, agar moral dan revolusi mental sebagaimana nawacita pak Presiden Jokowi tercapai,'' tandasnya.
Lebih jelas diungkapkan Immanuel, beberapa waktu lalu ia sudah mengkritik keberadaan gelper yang mengandung unsur 303 tersebut. Hanya saja perjuangan itu tak semulus yang dibayangkan. Baginya, terkadang berbuat baik belum tentu baik di mata orang.
"Buktinya saya jadi tersangka karena saya termasuk orang yang amat kritis atas keberadaan gelper itu. Apa buktinya sekarang? Ditutup juga kan. Mantap! Kami sangat apresiasi pak Kapolda,'' ujarnya.
Selain itu, Immanuel meminta Wali Kota Batam melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Batam Gustian Riau untuk segera mencabut izin gelper yang membiarkan perjudian. Sebab katanya, Pemko Batam tidak bisa hanya mengesampingkan soal pariwisata kalau hal izin yang diberikan berpotensi merusak moral dan sendi-sendi perekonomian Batam.
"Kalau orang sudah main judi itu sudah susah. Efeknya sangat besar. Makanya kami desak juga pemko cabut semua izin gelper dan stop. Bagi yang kucing-kucingan, kami sebagai relawan pemerintah siap bekerja sama polisi untuk menutup,'' tukasnya.(redaksi)


from Fransiska Bloggertanjungpinang http://ift.tt/2FWMdEt
via IFTTT

Ketua Relawan Jokowi JPKP nasional Kepri Apresiasi Penutupan Gelper di Batam

Ketua Relawan Jokowi JPKP nasional Kepri Apresiasi Penutupan Gelper di Batam

TOPNEWSBATAM.COM, BATAM - Sejumlah elemen masyarakat Kota Batam mendukung dan mengapresiasi keberanian Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi. Telah menggerebek Gelper (gelanggang permainan) berbasis judi terbesar di samping SPBU BCS Mall Senin (15/1) lalu.
Salah satu elemen masyarakat yang mengapresiasi dan mendukug adalah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Nasional Kepri. Ketua JPKP Nasional Kepri Immanuel Simorangkir Jumat (19/1) kepada wartawan mengatakan, bahwa langkah yang dilakukan oleh Kapolda sudah tepat.

"Kita ketahui bersama telah banyak yang sudah menjadi korban atas keberadaan Gelper selama ini. Korbannya apa? Ya menurut survei kami, tidak sedikit masyarakat yang menjajakan uangnya di depan gelper. Ini kan sudah jelas unsur judinya,'' kata Immanuel.
Immanuel menambahkan, kerugian moral tidak saja hanya berefek pada ambang kemiskinan. Namun ia yakin, jika dibiarkan gelper di Batam maka dapat merusak moral anak anak. "Coba saja lihat. Beberapa wilayah gelper yang ada misalkan di BCS, Nagoya, Batu Aji ada sebagian anak-anak yang semestinya tidak semestinya berada di dalam wahana Gelper itu,'' katanya.
Kendati katanya, JPKP sebagai wadah organisasi yang merupakan organ relawan Presiden RI Joko Widodo, mengutuk keras keberadaan gelper yang ada unsur judinya. Ia pun meminta, agar Kapolda Kepri meratakan untuk menyetopkan segala bentuk unsur perjudian di Batam, dan sangat mengapresiasi kinerja bapak Kapolda Kepri dalam melakukan penggrebekan salah satu tempat perjudian Gelper yang ada di Batam.
''Masalah judi bukan perintah saya atau kita sebenarnya. Tapi adalah perintah konstitusi melalui Undang-undang yang tertera pada pasal 303 KUHP. Jadi jelas larangannya. Sikat terus, agar moral dan revolusi mental sebagaimana nawacita pak Presiden Jokowi tercapai,'' tandasnya.
Lebih jelas diungkapkan Immanuel, beberapa waktu lalu ia sudah mengkritik keberadaan gelper yang mengandung unsur 303 tersebut. Hanya saja perjuangan itu tak semulus yang dibayangkan. Baginya, terkadang berbuat baik belum tentu baik di mata orang.
"Buktinya saya jadi tersangka karena saya termasuk orang yang amat kritis atas keberadaan gelper itu. Apa buktinya sekarang? Ditutup juga kan. Mantap! Kami sangat apresiasi pak Kapolda,'' ujarnya.
Selain itu, Immanuel meminta Wali Kota Batam melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Batam Gustian Riau untuk segera mencabut izin gelper yang membiarkan perjudian. Sebab katanya, Pemko Batam tidak bisa hanya mengesampingkan soal pariwisata kalau hal izin yang diberikan berpotensi merusak moral dan sendi-sendi perekonomian Batam.
"Kalau orang sudah main judi itu sudah susah. Efeknya sangat besar. Makanya kami desak juga pemko cabut semua izin gelper dan stop. Bagi yang kucing-kucingan, kami sebagai relawan pemerintah siap bekerja sama polisi untuk menutup,'' tukasnya.(redaksi)


from Fransiska Bloggertanjungpinang http://ift.tt/2FWMdEt
via IFTTT

Kamis, 18 Januari 2018

Sat Reskrim Polres Tanjungpinang Ciduk Pelaku Pemerasan LGBT

Tribratanews.kepri.polri.go.id-Tanjungpinang-Satreskrim Polres Tanjungpinang melakukan konferensi pers terhadap 5 pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap MW, pegawai disalah satu bank di Tanjungpinang yang dipimpin langsung oleh kasat reskrim Polres Tanjungpinang AKP Dwihatmoko Wiroseno, SH, S.IK.
Pelaku yang berinisial JP, OH, BT, AR, IH melakukan tindak pidana pemerasan di Hotel Kita yang berada di jalan D. I Pandjaitan km. 6 Tanjungpinang tempat mereka menginap.
Kejadian tersebut bermula pada hari Kamis (11/01) sekitar pukul 12.00 wib dimana tersangka IH menchatting korban dengan maksud mengajak ketemuan untuk berhubungan sesama jenis, kemudian korban MW sepakat untuk bertemu di Hotel Kita pada hari yang sama. Pada pukul 20.00 wib korban MW mendatangi tersangka IH yang sudah berada dikamar 301 sedangkan ke empat teman pelaku berada dikamar 303.
Pada saat korban MW dan tersangka IH berada didalam kamar tersebut, korban langsung mengajak tersangka untuk melakukan hubungan sesama jenis dan tersangka IH langsung membuka celananya, lalu mengeluarkan kemaluannya dan korban langsung melakukan oral. Pada saat korban melakukan oral, tersangka IH menchatting teman temannya yang berada dikamar 303 dengan maksud memberitahukan bahwa mereka sedang melakukan hubungan sesama jenis.
Saat keempat tersangka tersebut mendapat informasi dari tersangka IH, ke empat tersangka langsung membuka kamar 301 yang dalam keadaan tidak terkunci dan melihat tersangka IH dan korban MW sedang melakukan hubungan sesama jenis. Tersangka JP, OH, BT, AR mengancam korban akan memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, ketempat kerja korban dan kekeluarga korban.
Korban MW merasa ketakutan dan meminta kepada tersangka untuk tidak melaporkan hal tersebut. Melihat korban sudah ketakutan, keempat tersangka kemudian meminta korban menyiapkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun korban tidak memiliki uang sebanyak itu dan korban hanya mampu membayar sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa meninggalkan hotel. Korban berusaha mencari uang tersebut tetapi tidak juga berhasil mendapatkannya sehingga tersangka memberikan waktu kepada korban sampai sore untuk mencari uang tersebut dengan syarat korban mengulangi berhubungan badan sesama jenis dan direkam dengan menggunakan handphone.
Korban pun kemudian diperbolehkan pulang dengan ancaman apabila sampai sore hari korban tidak mendapatkan uang, tersangka akan menyebarkan video tersebut ke media sosial. Tersangka juga mengambil handphone dan uang korban yang berada di ATM sebesar Rp 1.450.000,- ( satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan cara meminta pin ATM korban.
Setelah mengalami kejadian tersebut, korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Setelah mendapatkan laporan dari korban MW, pihak kepolisian pun langsung bergerak cepat dan melakukan pengejaran terhadap dan para pelaku berhasil di ciduk di seputaran taman belakang pamedan.
” Atas kejadian tersebut, para pelaku dijerat pasal 368 KUHPidana  dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun ” jelas Dwi.
” Barang bukti yang disita antara lain : 1 buah KTP atas nama korban, 1 buah SIM atas korban, 1 unit handphone merek Oppo warna gold, 1 unit handphone merek Oppo warna Putih dan 1 unit mobil avanza velos warna putih BP 1958 TM ” tutupnya. (*)

Penulis : Arif Budiman
Editor   : Tahang
Publish : Gunawan


from Fransiska Bloggertanjungpinang http://ift.tt/2mPjf0N
via IFTTT

Sat Reskrim Polres Tanjungpinang Ciduk Pelaku Pemerasan LGBT

Tribratanews.kepri.polri.go.id-Tanjungpinang-Satreskrim Polres Tanjungpinang melakukan konferensi pers terhadap 5 pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap MW, pegawai disalah satu bank di Tanjungpinang yang dipimpin langsung oleh kasat reskrim Polres Tanjungpinang AKP Dwihatmoko Wiroseno, SH, S.IK.
Pelaku yang berinisial JP, OH, BT, AR, IH melakukan tindak pidana pemerasan di Hotel Kita yang berada di jalan D. I Pandjaitan km. 6 Tanjungpinang tempat mereka menginap.
Kejadian tersebut bermula pada hari Kamis (11/01) sekitar pukul 12.00 wib dimana tersangka IH menchatting korban dengan maksud mengajak ketemuan untuk berhubungan sesama jenis, kemudian korban MW sepakat untuk bertemu di Hotel Kita pada hari yang sama. Pada pukul 20.00 wib korban MW mendatangi tersangka IH yang sudah berada dikamar 301 sedangkan ke empat teman pelaku berada dikamar 303.
Pada saat korban MW dan tersangka IH berada didalam kamar tersebut, korban langsung mengajak tersangka untuk melakukan hubungan sesama jenis dan tersangka IH langsung membuka celananya, lalu mengeluarkan kemaluannya dan korban langsung melakukan oral. Pada saat korban melakukan oral, tersangka IH menchatting teman temannya yang berada dikamar 303 dengan maksud memberitahukan bahwa mereka sedang melakukan hubungan sesama jenis.
Saat keempat tersangka tersebut mendapat informasi dari tersangka IH, ke empat tersangka langsung membuka kamar 301 yang dalam keadaan tidak terkunci dan melihat tersangka IH dan korban MW sedang melakukan hubungan sesama jenis. Tersangka JP, OH, BT, AR mengancam korban akan memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, ketempat kerja korban dan kekeluarga korban.
Korban MW merasa ketakutan dan meminta kepada tersangka untuk tidak melaporkan hal tersebut. Melihat korban sudah ketakutan, keempat tersangka kemudian meminta korban menyiapkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun korban tidak memiliki uang sebanyak itu dan korban hanya mampu membayar sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa meninggalkan hotel. Korban berusaha mencari uang tersebut tetapi tidak juga berhasil mendapatkannya sehingga tersangka memberikan waktu kepada korban sampai sore untuk mencari uang tersebut dengan syarat korban mengulangi berhubungan badan sesama jenis dan direkam dengan menggunakan handphone.
Korban pun kemudian diperbolehkan pulang dengan ancaman apabila sampai sore hari korban tidak mendapatkan uang, tersangka akan menyebarkan video tersebut ke media sosial. Tersangka juga mengambil handphone dan uang korban yang berada di ATM sebesar Rp 1.450.000,- ( satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan cara meminta pin ATM korban.
Setelah mengalami kejadian tersebut, korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Setelah mendapatkan laporan dari korban MW, pihak kepolisian pun langsung bergerak cepat dan melakukan pengejaran terhadap dan para pelaku berhasil di ciduk di seputaran taman belakang pamedan.
” Atas kejadian tersebut, para pelaku dijerat pasal 368 KUHPidana  dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun ” jelas Dwi.
” Barang bukti yang disita antara lain : 1 buah KTP atas nama korban, 1 buah SIM atas korban, 1 unit handphone merek Oppo warna gold, 1 unit handphone merek Oppo warna Putih dan 1 unit mobil avanza velos warna putih BP 1958 TM ” tutupnya. (*)

Penulis : Arif Budiman
Editor   : Tahang
Publish : Gunawan


from Fransiska Bloggertanjungpinang http://ift.tt/2mPjf0N
via IFTTT

Ricuh !! Merasa Ada Kecurangan, Massa Unjuk Rasa Didepan Kantor KPU



Tanjungpinang - Keseriusan Polres Tanjungpinang untuk mengamankan proses jalannya Demokrasi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjungpinang bukan isapan jempol semata, hal ini diperlihatkan langsung kepada masyarakat dalam simulasi pengamanan kota ( Sispamkota ) di kantor KPU Kota Tanjungpinang , Rabu (17/1) sore.
Personel yang diturunkan dalam kegiatan Sispamkota ini sebanyak 110 orang dari Polres Tanjungpinang serta jajaran yang untuk mengamankan kantor KPU, massa menganggap ada nya kecurangan yang dilakukan dalam proses penghitungan suara di Tempat Pemilihan Suara ( TPS ) sehingga melakukan protes terhadap Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) di Jalan Hanjoyo Putro km 8 Tanjungpinang.
Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro, SH, SIK, MH yamg didampingi Wakapolres Kompol Andy Rahmansyah, SIK dan Kabag Ops Afdal, SH mengatakan, kegiatan yang kita lakukan sore ini adalah kegiatan simulasi terkait adanya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang 2018, kita sengaja memilih lokasi di tempat yang Real ( nyata ) didepan  kantor KPU.

Sehingga personel yang mengamankan akan lebih paham dan menguasai lokasi,serta tindakan yang diambil maupun solusi / Escape  apabila terjadi hal yang tidak kita inginkan (kerusuhan) yang terjadi karena tidak menerima keputusan yang diberikan oleh KPU, ujar Ardiyanto kepada sejumlah awak media lokal maupun nasional.
“Sebelum pelaksanaan simulasi personel sudah kita latih, sehingga dalam pelaksanaan simulasi siapa berbuat apa sudah paham akan tugas yang dilakukan, baik dalam pelaksanaan simulasi maupun keadaan yang nyata terjadi, tambah Ardiyanto “.
Ardiyanto juga menjelaskan, selain simulasi yang kita tampilkan saat ini, dalam pengamanan Pilkada nantinya Polres Tanjungpinang menurunkan personel sebanyak 2/3 kekuatan dengan jumlah 330 personel, kita juga dapat bantuan dari Brimob dan Sabhara Polda Kepri serta  satuan samping dari TNI sebanyak 2/3 kekuatan Polres Tanjungpinang dengan jumlah 220 personel, kata Ardiyanto.

"Untuk skenario, nantinya akan ada kerumunan massa yang tidak senang dan tidak puas dengan hasil pemungutan suara yang mana membuat suasana pemungutan suara semakin memanas dan seluruh personel berusaha menghentikan kejadian anarkis didepan kantor KPU” , pungkas Ardiyanto.
Kegiatan simulasi berlangsung sejak pukul 15.00 wib hingga pukul 17.30 wib, warga sekitar sangat menikmati dan begitu antusias menyaksikan simulasi yang ditampilkan Polres Tanjungpinang dalam pengamanan Pilkada 2018.(*)


from Fransiska Bloggertanjungpinang http://ift.tt/2DHual3
via IFTTT

Ricuh !! Merasa Ada Kecurangan, Massa Unjuk Rasa Didepan Kantor KPU



Tanjungpinang - Keseriusan Polres Tanjungpinang untuk mengamankan proses jalannya Demokrasi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjungpinang bukan isapan jempol semata, hal ini diperlihatkan langsung kepada masyarakat dalam simulasi pengamanan kota ( Sispamkota ) di kantor KPU Kota Tanjungpinang , Rabu (17/1) sore.
Personel yang diturunkan dalam kegiatan Sispamkota ini sebanyak 110 orang dari Polres Tanjungpinang serta jajaran yang untuk mengamankan kantor KPU, massa menganggap ada nya kecurangan yang dilakukan dalam proses penghitungan suara di Tempat Pemilihan Suara ( TPS ) sehingga melakukan protes terhadap Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) di Jalan Hanjoyo Putro km 8 Tanjungpinang.
Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro, SH, SIK, MH yamg didampingi Wakapolres Kompol Andy Rahmansyah, SIK dan Kabag Ops Afdal, SH mengatakan, kegiatan yang kita lakukan sore ini adalah kegiatan simulasi terkait adanya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang 2018, kita sengaja memilih lokasi di tempat yang Real ( nyata ) didepan  kantor KPU.

Sehingga personel yang mengamankan akan lebih paham dan menguasai lokasi,serta tindakan yang diambil maupun solusi / Escape  apabila terjadi hal yang tidak kita inginkan (kerusuhan) yang terjadi karena tidak menerima keputusan yang diberikan oleh KPU, ujar Ardiyanto kepada sejumlah awak media lokal maupun nasional.
“Sebelum pelaksanaan simulasi personel sudah kita latih, sehingga dalam pelaksanaan simulasi siapa berbuat apa sudah paham akan tugas yang dilakukan, baik dalam pelaksanaan simulasi maupun keadaan yang nyata terjadi, tambah Ardiyanto “.
Ardiyanto juga menjelaskan, selain simulasi yang kita tampilkan saat ini, dalam pengamanan Pilkada nantinya Polres Tanjungpinang menurunkan personel sebanyak 2/3 kekuatan dengan jumlah 330 personel, kita juga dapat bantuan dari Brimob dan Sabhara Polda Kepri serta  satuan samping dari TNI sebanyak 2/3 kekuatan Polres Tanjungpinang dengan jumlah 220 personel, kata Ardiyanto.

"Untuk skenario, nantinya akan ada kerumunan massa yang tidak senang dan tidak puas dengan hasil pemungutan suara yang mana membuat suasana pemungutan suara semakin memanas dan seluruh personel berusaha menghentikan kejadian anarkis didepan kantor KPU” , pungkas Ardiyanto.
Kegiatan simulasi berlangsung sejak pukul 15.00 wib hingga pukul 17.30 wib, warga sekitar sangat menikmati dan begitu antusias menyaksikan simulasi yang ditampilkan Polres Tanjungpinang dalam pengamanan Pilkada 2018.(*)


from Fransiska Bloggertanjungpinang http://ift.tt/2DHual3
via IFTTT