Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat saat-saat ini tidak terlepas dari bermunculan informasi atau berita yang begitu beragam, baik dari sisi kecepatan maupun kemudahan dalam mengakses suatu informasi yang dibutuhkan, entah itu informasi atau berita yang benar maupun informasi atau berita yang palsu alias hoax.
Hoax berarti pemberitaan palsu, yang mana diartikan sebagai usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut mengetahui bahwa berita tersebut adalah palsu.
Berita hoax akan mengoyak generasi muda kita saat ini. Pasalnya, pengguna media sosial yang secara umum di dominasi mereka yang masih berusia muda. Tak sedikit pula yang masih berstatus sebagai pelajar. Oleh karena itu, berita hoax menjadi tanggungjawab pendidikan.
Para pendidik dituntut untuk cermat dalam membaca serta melihat keadaan yang terjadi dilapangan. Kehadiran mereka dalam menangkal berita hoax terhadap anak didik sangat dibutuhkan, baik itu Sekolah, maupun Guru tentunya harus memberi pembelajaran, pengajaran dan pendidikan terkait bahaya informasi atau berita hoax tersebut.
Karena itulah peranan warga sekolah dalam menyikapi informasi atau berita palsu (hoax) sangatlah penting. Guru dan pendidik perlu mendudukan hoax sebagai sesuatu yang berbahaya bagi anak didik. Dan semua stake holder pendidikan bahu membahu membangun ekosistem pendidikan yang kebal terhadap ujaran kebencian dan hoax.
Sumber : Batamraya.com
#IndonesiaDamai
#keprigemilang
#kepriantihoax
#Polrestanjungpinang
from Fransiska Bloggertanjungpinang https://ift.tt/2pNJp6d
via IFTTT

Tribratanews.kepri.polri.go.id-Tanjungpinang
Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro yang hadir dalam pengamanan mengatakan dalam menyampaikan aspirasi sudah diatur dalam UU Nomor 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat dimuka umum sesuai dengan pasal 10, 12, 13.
Sebanyak lebih kurang 36 bentuk ketidakpuasan akan kinerja pemerintah Kepri ini diberikan para elemen masyarakat dalam bentuk map biru yang diberikan langsung ke Gubernur Kepri dan para FKPD yang hadir dalam acara dialog di Aula Wan Seri Beni yang akan disampaikan kembali oleh Pemerintahan Kepri selama 100 hari kedepan.(*)







Tribratanews.kepri.polri.go.id-Tanjungpinang
Tentu nya semua berjalan berkat komunikasi yang baik antara pihak penyelenggara KPU, Panwaslu serta segenap Stake Holder, Ormas, Tokoh Agama, Pemuda, masyarakat maupun kedua Paslon yang mendukung akan jalannya Pilkada yang berkualitas, beretika dan demokrasi dalam wujud Deklarasi Damai dalam Pilwako Kota Tanjungpinang beberapa waktu lalu.